Ini Tanggapan Geo Dipa soal Rencana Holding BUMN Panas Bumi

  • Bagikan

Jakarta, Oleh Kabar – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membentuk Holding BUMN Panas Bumi atau Geothermal. Tiga BUMN direncanakan akan digabung untuk menggarap proyek-proyek panas bumi, di antaranya PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLN Gas & Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi (Persero).

Riki Firmandha Ibrahim, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero), angkat bicara menanggapi rencana pembentukan holding ini. Menurutnya, wacana pembentukan Holding BUMN Panas Bumi saat ini masih dikaji oleh Kementerian.

Pihaknya masih menunggu seperti apa skema yang nantinya akan digunakan. Dia berharap, apapun keputusan yang diambil nantinya, itu akan mendorong energi baru terbarukan (EBT), khususnya panas bumi di Tanah Air.


“Diharapkan memberikan dampak positif yang optimal bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam mencapai target panas bumi 7.000 mega watt (MW) di tahun 2030 maupun 9.000 MW di tahun 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka,” ungkapnya kepada Oleh Kabar, Kamis (25/02/2021).

Menurutnya, Holding BUMN Geothermal ini penting apabila dua tujuan tercapai. Pertama, Initial Public Offering (IPO) atau pencatatan saham perdana ke publik PGE. Kedua, penugasan pemerintah dalam menurunkan risiko bisnis dan risiko eksplorasi, termasuk tugas sosialisasi kepada masyarakat yang menolak Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Menurutnya, saat ini hampir di seluruh lokasi pengembangan panas bumi mengalami tantangan penolakan dari masyarakat.

“Holding itu penting apabila kedua tujuan itu tercapai,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah melakukan konsolidasi aset BUMN Panas Bumi demi mencapai target 7.000 MW pada 2030. Proses transisi energi yang tengah berlangsung di Indonesia, membuka peluang pada pendanaan green and clean energy dunia.

“Panas Bumi sektor yang sangat menjanjikan karena potensinya yang besar dan teknologinya sudah terbukti andal. Lebih dari 38 tahun Indonesia mengoperasikan PLTP Kamojang,” jelasnya.

BUMN Panas Bumi yang disinergikan melalui Holding Panas Bumi, menurutnya fungsinya tidak hanya menjadi barometer harga listrik EBT yang terjangkau oleh PLN, namun juga menjalankan penugasan pemerintah untuk menurunkan risiko eksplorasi.

“Serta membantu pemerintah dalam mensosialisasikan manfaat energi terbarukan dengan masyarakat yang saat ini banyak menolak,” ujarnya.

[Gambas:Video OlehKabar.com]

(wia)


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *