Buruh Teriak, Upah Minimun Sektoral Kini Menghilang

  • Bagikan

Jakarta, Oleh Kabar – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Ini menjadi turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam PP tersebut, salah satu poinnya adalah menghapus upah minimum sektoral (UMSK). Keputusan pemerintah itu mendapat protes dari kalangan buruh.


Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kebijakan menghapus sektoral hanya membuat ketidakadilan. Pasalnya, di aturan sebelumnya pada PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, upah sektoral menjadi salah satu yang tercantum.

“Akan terjadi ketimpangan antar sektor, unfairness, nggak ada rasa keadilan. Upah buruh harus mencerminkan rasa keadilan, nggak bisa semua orang sama,” katanya dikutip Sabtu (27/2/21).

Ia menyebut Konvensi ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) Nomor 131 tentang Penetapan Upah Minimum sudah mengatur upah minimum sektoral. Jika Pemerintah menghapusnya, maka berbalikkan dengan apa yang sudah menjadi persetujuan di tingkat internasional.

“Konvensi itu memberi ruang upah minimum sektoral, artinya antaracapital intensivepadat modal danlabour intensivepadat karya pasti beda upah minimumnya. Misal pabrik mobil upah minimum sesama pabrik mobil sama, pabrik motor berbagai merk upah minimum sama. Tapi nggak bisa pabrik motor-mobil disamakan dengan pabrik sendal jepit, itu menyebabkan diskriminasi upah,” sebut Said Iqbal.

“Kita tetap minta UMSK-UMSP (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten dan Provinsi) dihidupkan kembali karena semangat konstitusi rasa keadilan, harus diterjamahkan dalam aturan,” lanjutnya.

Saat ini, upah sektoral sudah tidak tercantum lagi di PP tentang Pengupahan terbaru. Pada pasal 82 d tegas menyebutkan itu.

“Gubernur tidak boleh lagi menetapkan Upah minimum sektoral,” tulisnya.

Padahal, pada PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan jelas tertulis. Pada Pasal 49 ayat (1) menyebutkan Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

“Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” tulis pasal 49 ayat (2).

Dari kalangan dunia usaha, UMSK memang jadi momok, sebab biasanya levelnya jauh lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Sebagai contoh upah minimum provinsi (UMP) 2019 Banten memang hanya Rp 2,2 juta tapi justru yang lebih tinggi adalah upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan UMKS 2019 Kota Cilegon sebesar Rp 3,91 juta.

UMSK juga jauh lebih tinggi.  Industri bahan kimia dan barang kimia misalnya Rp 4,283 juta.

Lalu industri produk batu bara dan pengilangan minyak bumi, industri karet, industri barang galian, industri logam dasar, industri barang logam bukan mesin, serta industri peralatan listrik sebesar Rp 4,268 juta

Ada juga industri makanan, pergudangan dan penyimpanan dan lain-lain sebesar Rp 4,188 juta. Lalu industri telekomunikasi, real estate, pariwisata, rumah sakit sebesar Rp 4,110 juta

[Gambas:Video OlehKabar.com]

(sef/sef)


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *