Home
You Are Here: Home » Berita » Lawan Hoaks, Jokowi Diminta Keluarkan Perintah Untuk Tiga Menteri Ini

Lawan Hoaks, Jokowi Diminta Keluarkan Perintah Untuk Tiga Menteri Ini

Bagikan Artikel Ini!




Presiden Joko Widodo. Foto: dok/Olehkabar.com.com

Olehkabar.com, JAKARTA – Direktur EmrusCorner Sihombing mengatakan, gempuran hoaks atau berita bohong dilihat dari aspek komunikasi politik merupakan wujud perang wacana di ruang publik yang bertujuan merebut dan membentuk opini.

Karenanya Emrus menegaskan, hoaks harus dilawan dengan antitesis hoaks, berkecepatan tinggi dengan strategi yang lebih masif secara kuantitatif dan kualitatif. “Bila tidak, hoaks bisa menguasai opini publik,” kata Emrus, Selasa (2/five).

Dia mengatakan, hal ini akan berakibat masyarakat bisa bersikap dan berperilaku berdasarkan opini mereka yang dikonstruksi oleh komunikasi politik hoaks. “Tentu ini tidak kita inginkan sebagai suatu bangsa berdaulat secara de facto dan de jure,” katanya.








Emrus mengatakan, hoaks maupun antitesis hoaks sebagai pesan komunikasi merupakan instrumen mengonstruksi realitas sosial dan politik. Realitas sosial sebagai produk, sebagaimana dikemukakan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam Teori Konstruksi Sosial, merupakan hasil bentukan interaksi komunikasi dalam suatu lingkungan sosial lokal, nasional, maupun world melalui sosial media.

“Dengan kata lain, realitas sosial (politik) merupakan konstruksi dialektika antaraktor sosial (politik) di ruang publik,” katanya.

Untuk itu, sudah sangat urgen dirancang dan segera diimplementasikan strategi dan program wacana antitesis hoaks yang berkecepatan tinggi secara kuantitaif dan kualitatif membangun realitas sosial kebangsaan dalam kerangka NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Kementerian yang menjadi garda terdepan melakukan hal tersebut adalah Kemenkominfo,” paparnya.

Namun, dia melanjutkan, kementerian ini harus didukung penuh oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Sebab, lanjut Emrus, komunikasi hoaks seringkali berkaitan dengan isu SARA dan NKRI.

“Untuk itu, menteri dari ketiga kementerian tersebut harus benar-benar orang kepercayaan Presiden, memiliki kapabilitas mengelola opini publik dan memahami konsep dan program nawacita,” paparnya.







Bagikan Artikel Ini!

Komentar Via Facebook

© 2017 All rights Reserved Oleh Kabar

LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Scroll to top